Uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

Jika kamu sedang mencari artikel uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan terlengkap, berarti kamu sudah berada di blog yang benar. Yuk langsung aja kita simak penjelasan uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan berikut ini.

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Serta Gambar Piramida Urutan Perundangan Berbagaireviews Com From berbagaireviews.com

Rpp bahasa inggris smk kurikulum 2013 revisi 2018 Ringkasan materi ips kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 Resep kue nastar lembut lumer di mulut ukuran 1kg Rukun yang membedakan pelaksanaan haji dan umrah adalah Resensi novel surat kecil untuk tuhan the story of life Salah satu penyebab terjadinya inflasi pada awal kemerdekaan adalah

Ayat 2 Cukup jelas. Tulisan ini dibuat dengan maksud agar membuat pembaca melek tentang peraturan yang ada di Indonesia beserta materi yang seharusnya diatur di peraturan. Pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan Dalam sebuah negara sebuah aturan dan konstitusi harus ditetapkan agar roda pemerintahan dapat berjalanDi Indonesia segala aturan yang ada diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan Dalam sebuah negara sebuah aturan dan konstitusi harus ditetapkan agar roda pemerintahan dapat berjalanDi Indonesia segala aturan yang ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan. Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Source: slideshare.net

Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 104 Pasal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011 dan diundangkan 12 Agustus 2011 di Jakarta. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mencabut. Pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 87 - tahun. Masih mengacu pada sosialisasi tersebut kali ini saya memilih satu topik yaitu muatan materi peraturan perundnag-undangan berdasarkan UU No.

Saraswariretnoyahoocoid Abstract In the development of national law must be supported by certain means and methods raw and standards that bind all authorized institutions that make laws.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 diubah. Kemudian setelah adanya UU No12 Tahun 2011 TAP MPR kembali berlaku menjadi peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 6 Pasal 29 Pasal 31 Pasal 47 ayat 4 Pasal 53 Pasal 54 ayat 3 Pasal 55 ayat 3 Pasal. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Source: bukukita.com

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mencabut. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dengan undang-undang Namun ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang. UU No12 Tahun 2011 adalah Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Source: bukalapak.com

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Masih mengacu pada sosialisasi tersebut kali ini saya memilih satu topik yaitu muatan materi peraturan perundnag-undangan berdasarkan UU No. Adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 diubah.

Source: yumpu.com

Pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tulisan ini dibuat dengan maksud agar membuat pembaca melek tentang peraturan yang ada di Indonesia beserta materi yang seharusnya diatur di peraturan. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Retno Saraswati Fakultas Hukum Universitas diponegoro Semarang Email.

Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasannya tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi kelancaran dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Source: slideshare.net

Tulisan ini dibuat dengan maksud agar membuat pembaca melek tentang peraturan yang ada di Indonesia beserta materi yang seharusnya diatur di peraturan. Ayat 2 Cukup jelas. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. 87 - tahun. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi kelancaran dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 122011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 152019. Saraswariretnoyahoocoid Abstract In the development of national law must be supported by certain means and methods raw and standards that bind all authorized institutions that make laws. Adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Namun karena ada beberapa hal dari isi UU Nomor 10 Tahun 2004 yang perlu di ubah maka di buatlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang. UU No12 Tahun 2011 adalah Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Masih mengacu pada sosialisasi tersebut kali ini saya memilih satu topik yaitu muatan materi peraturan perundnag-undangan berdasarkan UU No.

Source: brainly.co.id

12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan Dalam sebuah negara sebuah aturan dan konstitusi harus ditetapkan agar roda pemerintahan dapat berjalanDi Indonesia segala aturan yang ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 3 Cukup jelas. Tulisan ini dibuat dengan maksud agar membuat pembaca melek tentang peraturan yang ada di Indonesia beserta materi yang seharusnya diatur di peraturan. Pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Source: slideserve.com

Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 104 Pasal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011 dan diundangkan 12 Agustus 2011 di Jakarta. UUD 1945 selaku dasar negara Indonesia tetap jadi konstitusi tertinggi. Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a.

Source: tribunnewss.github.io

Masih mengacu pada sosialisasi tersebut kali ini saya memilih satu topik yaitu muatan materi peraturan perundnag-undangan berdasarkan UU No. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 6 Pasal 29 Pasal 31 Pasal 47 ayat 4 Pasal 53 Pasal 54 ayat 3 Pasal 55 ayat 3 Pasal. Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 122011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 152019. UUD 1945 selaku dasar negara Indonesia tetap jadi konstitusi tertinggi.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 diubah.

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mencabut. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi kelancaran dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Source: bukukita.com

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Kemudian setelah adanya UU No12 Tahun 2011 TAP MPR kembali berlaku menjadi peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 104 Pasal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011 dan diundangkan 12 Agustus 2011 di Jakarta. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan dan.

Ayat 3 Cukup jelas. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan dan. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi kelancaran dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Source: slideshare.net

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan. Adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Produk hukum ini berisi XIII Bab dan 104 Pasal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011 dan diundangkan 12 Agustus 2011 di Jakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada.

Source: juraganberdesa.blogspot.com

PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Retno Saraswati Fakultas Hukum Universitas diponegoro Semarang Email. Namun karena ada beberapa hal dari isi UU Nomor 10 Tahun 2004 yang perlu di ubah maka di buatlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Source: slideserve.com

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 diubah. Ayat 3 Cukup jelas. UUD 1945 selaku dasar negara Indonesia tetap jadi konstitusi tertinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada.

Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 122011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 152019.

Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 122011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 152019. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mencabut. Kemudian setelah adanya UU No12 Tahun 2011 TAP MPR kembali berlaku menjadi peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Source: brainly.co.id

Bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana terpadu dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan ralryat dan menjamin. Tulisan ini dibuat dengan maksud agar membuat pembaca melek tentang peraturan yang ada di Indonesia beserta materi yang seharusnya diatur di peraturan. 87 - tahun. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam. Proses pembentukan UU diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 122011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU 152019.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan Dalam sebuah negara sebuah aturan dan konstitusi harus ditetapkan agar roda pemerintahan dapat berjalanDi Indonesia segala aturan yang ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi kelancaran dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dengan undang-undang Namun ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang.

Source: slideshare.net

Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan pertama yang mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik. 87 - tahun. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dengan undang-undang Namun ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang.

Source: slideshare.net

Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82. Ayat 2 Cukup jelas. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi kelancaran dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saraswariretnoyahoocoid Abstract In the development of national law must be supported by certain means and methods raw and standards that bind all authorized institutions that make laws.

Source: shopee.co.id

87 - tahun. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mencabut. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi kelancaran dan tertib pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian setelah adanya UU No12 Tahun 2011 TAP MPR kembali berlaku menjadi peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk berbagi apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.

Jika Anda menemukan situs ini baik, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga save halaman blog ini dengan judul uu no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.