Uu no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Uu no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

Jika kamu mencari artikel uu no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan terbaru, berarti kamu sudah berada di blog yang benar. Yuk langsung saja kita simak ulasan uu no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan berikut ini.

Pembentukan Peraturan Perundangundangan Susmanto Inspirasi Inisiatif Transparansi Indonesia From slidetodoc.com

Salah satu faktor penyebab yang mendorong perdagangan internasional adalah Salah satu faktor yang mendorong tingginya angka kelahiran yaitu Salah satu aplikasi proxy server di sistem operasi linux adalah Review make over perfect cover two way cake no 4 Salah satu perbedaan antara asuransi umum dengan asuransi syariah adalah Rpp bahasa inggris smk kurikulum 2013 revisi 2018

Ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang. Undang-undang UU TENTANG Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mencabut. Berdasarkan ketentuan ini jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU P3. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No10 Tahun 2004Dalam UU No10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atasa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang.

Source: contoh69.github.io

Setelah lahirnya UU-P3 sebagai pengganti bukan mencabut TAP MPR No. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih merujuk ke UU No. Setelah lahirnya UU-P3 sebagai pengganti bukan mencabut TAP MPR No. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No10 Tahun 2004Dalam UU No10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atasa. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Penempatan tersebut tidak lain hanya dimaksudkan untuk mengurutkan tingkatan norma hukum perundang-undangan dimana norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya sesuai dengan stufentheory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

MPR No III Tahun 2000. BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 2004 TENTANG P3 WICIPTO SETIADI wwwdjppdepkumhamgoid. PENDAHULUAN Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalahprosespembuatanperaturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan teknik penyusunan perumusan pembahasan pengesahanpengundangandanpenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Source: hitamandbiru.blogspot.com

Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No10 Tahun 2004Dalam UU No10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atasa. Sejak bulan November 2004 proses pembuatan undang-undang yang selama ini dinaungi oleh beberapa peraturan kini mengacu pada satu undang-undang UU yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU PPP. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU 102004. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Source: slideplayer.info

2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana. Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih merujuk ke UU No.

Source: m.bukalapak.com

Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan 1Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat adalah sebagai berikuta aUU Nomor 14 Tahun 1999 tentang lalu lintas bUU Nomor 23 Tahun 2002 tantang perlindungan anak cUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi dUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah eUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. Legislasi Nasional dirumuskan dalam Undang-Undang No.

242003 dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 UU No. Pasal 7 ayat 1 UU 102004 menyebutkan. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana.

NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Sejak bulan November 2004 proses pembuatan undang-undang yang selama ini dinaungi oleh beberapa peraturan kini mengacu pada satu undang-undang UU yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU PPP. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mencabut.

Source: bukalapak.com

242003 dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 UU No. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7 ayat 1 UU 102004 menyebutkan.

UU tentang Mahkamah Konstitusi UU No. Berdasarkan ketentuan ini jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. UU ini disahkan oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Mei 2004 akan tetapi baru berlaku efektif pada November 2004. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih merujuk ke UU No.

NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU 102004. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU P3.

Source: hukumonline.com

2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik karena melaksanakan secara tegas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih merujuk ke UU No.

Source: suara.com

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Penempatan tersebut tidak lain hanya dimaksudkan untuk mengurutkan tingkatan norma hukum perundang-undangan dimana norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya sesuai dengan stufentheory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah.

Source: menatarapi.blogspot.com

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Peraturan Perundang-undangan 1Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat adalah sebagai berikuta aUU Nomor 14 Tahun 1999 tentang lalu lintas bUU Nomor 23 Tahun 2002 tantang perlindungan anak cUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi dUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah eUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. IIIMPR2000 maka berdasarkan Pasal 7 UU. Ketentuan dalam Undang-Undang ini.

242003 dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 UU No.

PENDAHULUAN Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalahprosespembuatanperaturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan teknik penyusunan perumusan pembahasan pengesahanpengundangandanpenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa pembentukan peraturan perundang undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. UU ini disahkan oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Mei 2004 akan tetapi baru berlaku efektif pada November 2004. Namun karena adanya perubahan kewenangan MPR dalam amendemen UUD 1945 akhirnya TAP MPR dikeluarkan dari hierarki dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Source: slideshare.net

Di UU itu UUPerppu langsung berada di bawah UUD 1945. Bahwa pembentukan peraturan perundang undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. UU ini disahkan oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Mei 2004 akan tetapi baru berlaku efektif pada November 2004. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih merujuk ke UU No. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Undang-undang UU TENTANG Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. IIIMPR2000 maka berdasarkan Pasal 7 UU.

Source: tribunnewss.github.io

MPR No III Tahun 2000. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undanganundang- undang yang didukung dengan cara dan metode yang pasti baku dan standar yang meliputi semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode.

Source: hukumonline.com

NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Namun karena adanya perubahan kewenangan MPR dalam amendemen UUD 1945 akhirnya TAP MPR dikeluarkan dari hierarki dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah lahirnya UU-P3 sebagai pengganti bukan mencabut TAP MPR No. Undang-undang UU TENTANG Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Source: menatarapi.blogspot.com

Dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu. Namun karena adanya perubahan kewenangan MPR dalam amendemen UUD 1945 akhirnya TAP MPR dikeluarkan dari hierarki dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENDAHULUAN Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalahprosespembuatanperaturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan teknik penyusunan perumusan pembahasan pengesahanpengundangandanpenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. IIIMPR2000 maka berdasarkan Pasal 7 UU. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana. 242003 dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 UU No. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode.

Source: fdokumen.com

Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana. 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No10 Tahun 2004Dalam UU No10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atasa. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No10 Tahun 2004Dalam UU No10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atasa.

BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 2004 TENTANG P3 WICIPTO SETIADI wwwdjppdepkumhamgoid. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan 1Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat adalah sebagai berikuta aUU Nomor 14 Tahun 1999 tentang lalu lintas bUU Nomor 23 Tahun 2002 tantang perlindungan anak cUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi dUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah eUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode.

Source: contoh69.github.io

242003 dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disingkat UU-P3 UU No. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. BERDASARKAN UU NO 10 TAHUN 2004 TENTANG P3 WICIPTO SETIADI wwwdjppdepkumhamgoid. Legislasi Nasional dirumuskan dalam Undang-Undang No.

Source: jdih.sukoharjokab.go.id

2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Berdasarkan ketentuan ini jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. PENDAHULUAN Pembentukan Peraturan Perundang- undangan adalahprosespembuatanperaturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan teknik penyusunan perumusan pembahasan pengesahanpengundangandanpenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Source: yumpu.com

Di UU itu UUPerppu langsung berada di bawah UUD 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangahhhhn merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode. UU ini disahkan oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Mei 2004 akan tetapi baru berlaku efektif pada November 2004. Berdasarkan penafsiran sebagaimana tersebut diatas maka UU yang dimaksud menurut hemat penulis ada dua yaitu.

Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk mencurahkan apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.

Jika Anda menemukan situs ini baik, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga bookmark halaman blog ini dengan judul uu no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.