Undang undang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004

Undang undang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004.

Jika kamu mencari artikel undang undang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004 terlengkap, berarti kamu sudah berada di web yang tepat. Yuk langsung aja kita simak penjelasan undang undang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004 berikut ini.

Uu No 32 Tahun 2004 Ttg Pemerintahan Daerah From slideshare.net

Pidato bahasa inggris menghormati dan menyayangi orang tua dan guru Perubahan permukaan bumi yang terjadi akibat penggundulan hutan yaitu Perubahan mode pakaian dan model rambut termasuk dalam perubahan yang Perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat disebut Pidato bahasa indonesia tentang perpisahan kelas 6 sd singkat Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia

Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD. Undang-Undang No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Riko Syahrudin 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah2 Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No.

32 Tahun 2004 yang berlaku saat ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Banyak perubahan yang dilakukan oleh undang-undang baru tersebut diantaranya adalah pengaturan keuangan daerah termasuk perlunya persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi KabupatenKota dalam proses penetapan Perda. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuat sebagian masyarakat di daerah merasa kurang puas terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Source: slideshare.net

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. Jika dikaitkan dengan demokrasi yang mana pemerintahan dari rakyat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Pemberian otonomi luas kepada daerah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I.

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Riko Syahrudin 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah2 Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No.

Source: berbagaitahun.blogspot.com

Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah. Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. 32 Tahun 2004 yang berlaku saat ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD.

Source: yumpu.com

Banyak perubahan yang dilakukan oleh undang-undang baru tersebut diantaranya adalah pengaturan keuangan daerah termasuk perlunya persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi KabupatenKota dalam proses penetapan Perda. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata mencoblos dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan.

Source: slideshare.net

Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal.

Undang-Undang No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

32 Tahun 2004 yang berlaku saat ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan.

Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah. UU No322004 ini menggantikan UU No221999 untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Analisis Revisi Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu undang-undang yang menggantikan UU No.

Source: shopee.co.id

Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sering menimbulkan intepretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Analisis Revisi Undang-Undang No.

Banyak perubahan yang dilakukan oleh undang-undang baru tersebut diantaranya adalah pengaturan keuangan daerah termasuk perlunya persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi KabupatenKota dalam proses penetapan Perda. Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Undang-Undang No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuat sebagian masyarakat di daerah merasa kurang puas terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Source: onesearch.id

Pemerintah daerah adalah terdiri dari Gubernur Bupati Walikota dan perangkat daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Source: pustakamadani.com

UU No322004 ini menggantikan UU No221999 untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. Banyak perubahan yang dilakukan oleh undang-undang baru tersebut diantaranya adalah pengaturan keuangan daerah termasuk perlunya persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi KabupatenKota dalam proses penetapan Perda. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru.

Source: tentangtahun.blogspot.com

Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru. UU No322004 ini menggantikan UU No221999 untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang Pemilihan Kepada Daerah oleh DPRD. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal.

23 Tahun 2014 Terhadap Persoalan Batas Daerah Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Batas Laut Wilayah Adam Irwansyah NIM.

Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru. UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggantikan Undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang dicanangkan pemerintahan baru di era reformasi ini yaitu UU No22 tahun 1999 dan UU No25 tahun 1999. 32 Tahun 2004 yang berlaku saat ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan. UU No322004 ini menggantikan UU No221999 untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati. Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Source: slideshare.net

32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang No. Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. UU No322004 ini menggantikan UU No221999 untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Misalnya dalam pembagian urusan ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan masih merupakan masalah yang secara persisten.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal. S5112002 TEKNIK GEOMATIKA FAKULTAS TEKNIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2015 PRAKATA Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha. Jika dikaitkan dengan demokrasi yang mana pemerintahan dari rakyat. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Source: berbagaitahun.blogspot.com

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. S5112002 TEKNIK GEOMATIKA FAKULTAS TEKNIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2015 PRAKATA Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha. UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggantikan Undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang dicanangkan pemerintahan baru di era reformasi ini yaitu UU No22 tahun 1999 dan UU No25 tahun 1999. UU No322004 ini menggantikan UU No221999 untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati.

Source: berbagaitahun.blogspot.com

23 Tahun 2014 Terhadap Persoalan Batas Daerah Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Batas Laut Wilayah Adam Irwansyah NIM. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Source: berbagaitahun.blogspot.com

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I.

Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Source: berbagaitahun.blogspot.com

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu undang-undang yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 32 tahun 2004 merupakan Undang-Undang UU yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah Perda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Misalnya dalam pembagian urusan ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan masih merupakan masalah yang secara persisten.

S5112002 TEKNIK GEOMATIKA FAKULTAS TEKNIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2015 PRAKATA Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang No. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 32 Tahun 2004 yang berlaku saat ini mengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan.

Source: ejournalwiraraja.com

Sabtu 30 Mei 2020 112211 WIB Sabtu 27 Juni 2020 153736 WIB. UU No322004 ini menggantikan UU No221999 untuk mengatur tentang Pemerintahan Daerah di masa Presiden Megawati. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal. Misalnya dalam pembagian urusan ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan masih merupakan masalah yang secara persisten.

Source: encrypted-tbn0.gstatic.com

Pemberian otonomi luas kepada daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum pemilihan umum kepala daerah adalah pancasila undang-undang dasar 1945 dan peraturan spesifiknya tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal.

Source: slideshare.net

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuat sebagian masyarakat di daerah merasa kurang puas terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. Ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sering menimbulkan intepretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya. Analisis Revisi Undang-Undang No.

Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk mencurahkan apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.

Jika Anda menemukan situs ini baik, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga simpan halaman blog ini dengan judul undang undang pemerintahan daerah no 32 tahun 2004 dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.