Perubahan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Jika kamu mencari artikel perubahan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terlengkap, berarti kamu sudah berada di blog yang benar. Yuk langsung aja kita simak pembahasan perubahan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berikut ini.
Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor Pkb Beserta Dendanya Kendaraan Motor Bodong From id.pinterest.com
2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN DITINJAU DARI UU NO. Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi kabupatenkota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk.
Perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam. Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan.
Source: id.pinterest.com
UU No 23 Tahun 2014 dan Beberapa Perubahannya - ABI - Awam Bicara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Produk hukum ini berisi XXVII Bab dan II Pasal ditetapkan tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan 18 Maret 2015 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 no 58. Pertimbangan mengapa ada UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pertimbangan mengapa ada UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamalami perubahan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Analisis Mengenai Perubahan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Bab XIV Pasal 354 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 7 Tentang Partisipasi Masyarakat Sebagai bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah maka pemerintahan memandang penting aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakata didalam. 9 - Tahun.
Source: id.pinterest.com
Review Makro Perubahan Undang-Undang Berdasarkan hasil analisa yuridis normatif dan yuridis em piris setidaknya terdapat 4 empat hal penting terkait dengan aturan yang terda pat dalam UU No. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DOC Analisis Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. UU No 23 Tahun 2014 dan Beberapa Perubahannya - ABI - Awam Bicara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan. 9 - Tahun.
Source: id.pinterest.com
Pertimbangan mengapa ada UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 no 58. Review Dampak Kebijakan Terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 21. UU no 23 tahun.
Source: id.pinterest.com
Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ABSTRAK Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi kabupatenkota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Undang Undang No 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam. Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi kabupatenkota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk.
Perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 9 LN2015NO58 TLN NO5679 LL SETNEG. Produk hukum ini berisi XXVII Bab dan II Pasal ditetapkan tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan 18 Maret 2015 di Jakarta. Perubahan yang pertama yakni dengan dikeluarkannya PERPU No 2 Th.
9 LN2015NO58 TLN NO5679 LL SETNEG.
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana SH LLM Biro Hukum Kementerian PPNBappenas Februari 2016 A. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana SH LLM Biro Hukum Kementerian PPNBappenas Februari 2016 A. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Review Makro Perubahan Undang-Undang Berdasarkan hasil analisa yuridis normatif dan yuridis em piris setidaknya terdapat 4 empat hal penting terkait dengan aturan yang terda pat dalam UU No. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan.
Source: id.pinterest.com
Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangan undang-undang ini pun mengalami berbagai perubahan mulai dari Undang-Undang No. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DOC Analisis Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Produk hukum ini berisi XXVII Bab dan II Pasal ditetapkan tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan 18 Maret 2015 di Jakarta.
Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2 3 20 1 4. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DOC Analisis Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. UU No 23 Tahun 2014 dan Beberapa Perubahannya - ABI - Awam Bicara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan.
Ahmad Yani Kisaran-Asahan Sumatera Utara Email.
Pertama Klasifikasi dan Urusan Pemerintah. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DOC Analisis Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamalami perubahan sebanyak dua kali.
Source: id.pinterest.com
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana SH LLM Biro Hukum Kementerian PPNBappenas Februari 2016 A. Ahmad Yani Kisaran-Asahan Sumatera Utara Email. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam. UU No 23 Tahun 2014 dan Beberapa Perubahannya - ABI - Awam Bicara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan.
Source: pinterest.com
Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Source: id.pinterest.com
Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ABSTRAK Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi kabupatenkota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Pertimbangan mengapa ada UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN DITINJAU DARI UU NO.
2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang akibat kembalinya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2 3 20 1 4. Review Makro Perubahan Undang-Undang Berdasarkan hasil analisa yuridis normatif dan yuridis em piris setidaknya terdapat 4 empat hal penting terkait dengan aturan yang terda pat dalam UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Mencabut. 9 - Tahun. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamalami perubahan sebanyak dua kali.
Source: id.pinterest.com
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamalami perubahan sebanyak dua kali. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Mencabut. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Review Makro Perubahan Undang-Undang Berdasarkan hasil analisa yuridis normatif dan yuridis em piris setidaknya terdapat 4 empat hal penting terkait dengan aturan yang terda pat dalam UU No. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN DITINJAU DARI UU NO.
Review Makro Perubahan Undang-Undang Berdasarkan hasil analisa yuridis normatif dan yuridis em piris setidaknya terdapat 4 empat hal penting terkait dengan aturan yang terda pat dalam UU No.
Produk hukum ini berisi XXVII Bab dan II Pasal ditetapkan tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan 18 Maret 2015 di Jakarta. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Perubahan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Mencabut.
Source: id.pinterest.com
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ABSTRAK Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi kabupatenkota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sunarti 1 Abdul Gani 2 Zaid Afif 3 Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl.
Source: id.pinterest.com
2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DOC Analisis Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali.
Source: id.pinterest.com
2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 dan Beberapa Perubahannya - ABI - Awam Bicara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana SH LLM Biro Hukum Kementerian PPNBappenas Februari 2016 A.
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sunarti 1 Abdul Gani 2 Zaid Afif 3 Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. UU Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsudin. Analisis Mengenai Perubahan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Bab XIV Pasal 354 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 7 Tentang Partisipasi Masyarakat Sebagai bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah maka pemerintahan memandang penting aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakata didalam. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam. UU no 23 tahun.
Source: pinterest.com
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DOC Analisis Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
9 LN2015NO58 TLN NO5679 LL SETNEG.
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamalami perubahan sebanyak dua kali. Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi kabupatenkota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 diubah sebagai berikut. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamalami perubahan sebanyak dua kali.
Source: in.pinterest.com
Undang Undang No 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Mengubah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU no 23 tahun. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Undang-undang UU TENTANG Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Source: id.pinterest.com
Pertama Klasifikasi dan Urusan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pertimbangan mengapa ada UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2 3 20 1 4.
Source: id.pinterest.com
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DOC Analisis Perubahan Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Review Dampak Kebijakan Terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 21. Analisis Mengenai Perubahan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Bab XIV Pasal 354 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 7 Tentang Partisipasi Masyarakat Sebagai bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah maka pemerintahan memandang penting aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakata didalam. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamalami perubahan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Situs ini adalah komunitas terbuka bagi pengguna untuk menuangkan apa yang mereka cari di internet, semua konten atau gambar di situs web ini hanya untuk penggunaan pribadi, sangat dilarang untuk menggunakan artikel ini untuk tujuan komersial, jika Anda adalah penulisnya dan menemukan gambar ini dibagikan tanpa izin Anda, silakan ajukan laporan DMCA kepada Kami.
Jika Anda menemukan situs ini bagus, tolong dukung kami dengan membagikan postingan ini ke akun media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya atau bisa juga simpan halaman blog ini dengan judul perubahan uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan menggunakan Ctrl + D untuk perangkat laptop dengan sistem operasi Windows atau Command + D untuk laptop dengan sistem operasi Apple. Jika Anda menggunakan smartphone, Anda juga dapat menggunakan menu laci dari browser yang Anda gunakan. Baik itu sistem operasi Windows, Mac, iOS, atau Android, Anda tetap dapat menandai situs web ini.
